E-Government : Pengertian, Manfaat Dan Tujuannya

Pemerintahan elektronik atau e-government, berasal dari kata Bahasa Inggris  electronics government. Atau juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government ialah suatu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dalam hal untuk menawarkan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

Manfaat yang Diperoleh dengan Diterapkannya Konsep E-Government bagi Suatu Negara

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para masyarakat terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di aneka macam bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam  penerapan konsep Good Corporate Governance.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun masyarakat untuk keperluan acara sehari-hari.
4. Memberikan peluang lebih besar bagi pemerintah untuk mendapat sumber-sumber pendapatan gres melalui interaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat gres yang sanggup cepat dan sempurna menjawab aneka macam permasalahan yang dihadapi seiring dengan aneka macam perubahan global dan animo yang berlaku.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai kawan pemerintah dalam proses pengambilan aneka macam kebijakan publik yang dilakukan secara merata dan demokratis.

Tujuan Pelaksanaan E-Government

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak terbatas waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau;
2. Pembentukan korelasi yang interaktif dengan dunia usaha;
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua forum negara serta penyediaan akomodasi obrolan bagi publik;
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar proses transaksi dan layanan antar forum pemerintah.

E-government diharapkan akan sanggup menawarkan manfaat dalam hal:

1. Layanan Masyarakat. Pemberian layanan yang lebih baik pada masyarakat; informasi dari pemerintah sanggup disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor atau instansi pemerintah. Informasi dari pemerintah sanggup dicari dan diperoleh dari kantor atau pun rumah tanpa secara fisik harus tiba ke kantor pemerintah.

2. Hubungan antara pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis. Terjadi peningkatan korelasi antara pemerintah dengan masyarakat serta pelaku bisnis. Adanya keterbukaan diharapkan korelasi antara aneka macam pihak menjadi lebih baik; serta menghilangkan rasa ketidak percayaan dari semua pihak kepada pemerintah.

3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi. Pemberdayaan masyarakat sanggup dilaksanakan melalui informasi yang gampang diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan bisa berguru untuk memilih pilihannya di dalam mendapat suatu informasi yang diperlukan.

4. Pelaksanaan pemerintahan lebih efisien. Adanya e-Government diharapkan pelaksanaan pemerintahan akan berjalan lebih efisien sebab sanggup dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Koordinasi dan diskusi antara pemerintah sentra dengan pimpinan kawasan sanggup dilakukan tanpa perlu berada pada lokasi fisik yang sama.

Beberapa Hambatan Penerapan E-Government di Indonesia:

1. Kultur menyebarkan belum ada. Kultur menyebarkan (sharing) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di dalam jiwa masyarakat Indonesia. Bahkan ada pameo yang pernah mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang memakai kesempatan ini dengan mempersulit mendapat informasi ini.

2. Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi ialah kurangnya kebiasaan untuk mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi kepingan dari ISO 9000 dan juga menjadi kepingan di dalam standar software engineering.

3. Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang ada yang mempunyai SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ditemui di lingkungan bisnis / industri.

Kekurangan SDM ini menjadi salah satu faktor penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering kali dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal.

4. Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar dengan merata. Di aneka macam kawasan di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, dan bahkan anutan listrik. Kalaupun semua akomodasi ada, harganya masih dibilang relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan dalam bdang ini.

5. Tempat saluran yang terbatas. Sejalan dengan poin yang telah disebutkan di atas, tempat saluran informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk membuat access point yang terjangkau, contohnya di perpustakaan umum. Di Indonesia hal ini sanggup dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum yang biasa dipakai oleh masyarakat lainnya.

Hambatan-hambatan di atas bekerjsama tidak hanya dihadapi oleh Pemerintah Indonesia (atau pemerintah daerah) saja. Di negara lain, hal ini juga masih menjadi masalah. Bahkan di Amerika Serikat pun yang menjadi pionir di dunia Internet, duduk masalah E-Government merupakan hal yang gres bagi mereka. Namun mereka tidak segan dan tidak takut untuk selalu melaksanakan eksperimen. Sebagai pola ialah eksperimen yang dilakukan di California, dimana mereka masih mencoba meraba implementasi E-Government yang pas untuk diterapkan oleh mereka.

Strategi Penerapan dalam Mencapai Tujuan E-Government

Dalam lampiran Inpres E-goverment, telah dipaparkan enam taktik yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis e-government, antara lain:

1. Strategi pertama ialah mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. Sasarannya antara lain, ekspansi dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif  relatif terjangkau. Sasaran lain ialah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang sanggup mengintegrasikan sistem manajemen dengan proses kerja instansi pemerintah.

2. Strategi kedua ialah dengan menata sistem dan proses kerja pemerintah serta pemerintah kawasan otonom secara holistik. Dengan taktik ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan mekanisme kerja pemerintah supaya sanggup mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara lebih cepat.

3. Strategi ketiga ialah memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal. Sasaran yang ingin dicapai ialah standarisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran serta transaksi informasi antarportal pemerintah. Standarisasi dan mekanisme berkaitan dengan manajemen dokumen serta informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar menyerupai e-billing, e-procurement, e-reporting diharapkan sanggup dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain yang ditujukan ialah pengembangan jaringan intra pemerintah.

4. Strategi keempat ialah meningkatkan tugas serta dunia perjuangan dalam mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai ialah adanya partisipasi dunia perjuangan yang lebih dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah, namun pihak yang berkepentingan pun turut membantu.

5. Strategi kelima ialah dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah kawasan otonom disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat setempat.

6. Strategi keenam ialah melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur dalam pengembangan e-government. Dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan serta pemanfaatan.

Perlu diketahui bahwa implementasi e-government bukan melulu duduk masalah teknis wacana teknologi, namun yang terbesar justru non teknis yaitu kultur dan kepemimpinan. Sehingga sangat dibutuhkan perbaikan manajemen dalam pemerintahan.