Dampak Positif dan Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bidang Pemerintahan - Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sanggup meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain disebut e-government. Penggunaan hubungan ini sanggup dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu:
* G2C (Government to citizen), hubungan antara pemerintah dengan masyarakat,
* G2B (Government to bussines), hubungan antara pemerintah dengan pengusaha,
* G2G (Government to Government), hubungan antara pemerintah dengan pemerintah.
Konsep e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi (IT) dan komunikasi oleh pemerintahan, contohnya memakai jaringan internet. E-government sanggup meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya.
Dampak Positif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Bidang Pemerintahan
Beberapa dampak positif dari Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bidang pemerintahan, antara lain:
1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, informasi sanggup disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor, informasi sanggup dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik tiba ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara banyak sekali pihak menjadi lebih baik, keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang gampang diperoleh.
Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan mencar ilmu untuk sanggup menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data wacana sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, sanggup ditampilkan secara online dan dipakai oleh orang renta untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Koordinasi pemerintahan sanggup dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Untuk Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan tempat sanggup dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja. Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diharapkan ialah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on-line antar instansi pemerintah baik sentra dan tempat untuk mengakses seluruh data dan teknologi informasi terutama yang bekerjasama dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi hal gres dan upaya peningkatan kinerja serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (good govermance).
5. Hilangnya birokrasi yang selama ini seolah-oleh menjadi penghalang bagi masyarakat dalam bekerjasama dengan pemerintah sehingga pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.
6. Keberadaan e-government akan berimbas pada dimensi sumber daya insan disetiap pelayanan publik. Tidak tertutup kemungkinan akan meruyaknya kekhawatiran yang disebabkan oleh rasionalisasi jumlah karyawan. Karyawan yang dinilai tidak mempunyai kesediaan dan kemampuan generik untuk menjalankan e-government akan berhadapan dengan dua resiko; diberhentikan (retrenchment) atau menjadi training dalam rangka membentuk kompetensi lunak (soft compentencies) dan keterampilan kerja serta mengintegrasikan diri kedalam struktur informasi yang baru.
7. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, teknologi informasi masih dianggap sebagai alat “pengotomasi proses” yang diharapkan sanggup mengurangi proses yang dilakukan secara manual dibanding sebagai alat yang sanggup mengurangi birokrasi.
8. Dalam konteks partisipasi semua pihak untuk penyusunan kebijakan, teknologi informasi masih dianggap sebagai alat yang mempermudah pengumpulan informasi dibanding sebagai alat yang sanggup membuka komunikasi dengan pihak luar menyerupai publik atau instansi lain.
9. Dalam konteks keterbukaan (transparansi) internal, teknologi informasi masih dianggap sebagai sarana penyedia saluran dibanding sebagai sareana penyediaan informasi yang lebih spesifik menyerupai latar belakang suatu kebijakan misalnya.
10. Dalam konteks pelaksanaan suatu kebijakan, teknologi informasi masih dilihat sebagai sarana untuk mempercepat pelaporan dibanding sebagai sarana untuk membantu proses monitoring.
11. Dalam konteks peningkatan kualitas suatu kebi akan teknologi informasi masih dilihat sebagai sarana untuk memperluas sumber informasi dan data dibanding sarana yang sanggup membuat keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
12. Timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan yang didalamnya termasuk juga bidang politik akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negera Barat. Dapat diramalkan, kelas menengah gres ini akan menjadi aktivis untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan beropini yang lebih besar.
13. Proses Regenerasi Kepemimpinan. Sudah jarang tentu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Nafas kebebasan dan persamaan semakin kental.
14. Di bidang Politik Internasional, juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Kemajuan di bidang Teknologi Komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Ditambah dengan kemajuan di bidang Teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut.
Teknologi Informasi dan Komunikasi membawa transformasi lengkap terhadap pemerintah.
15. Sektor TIK memperlihatkan bantuan untuk pendapatan pemerintah dalam dua cara.
16. Pemerintah memperoleh pendapatan dikala mereka menjual lisensi atau privatisasi perusahaan milik negara. Mereka juga memperoleh pendapatan dari pajak dan pembayaran biaya lisensi tahunan.
17. Sektor TIK menghasilkan pendapatan dengan jumlah yang sangat besar bagi pemerintah. Negara-negara dimana basis pajak terbatas Indeveloping, pendapatan ini merupakan potongan penting dari keseluruhan pendapatan pemerintah.
18. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pemerintah membentuk kegiatan ICT4PR (Information and Communication Technology for Proverty Reduction) yaitu membangun pusat-pusat teknologi informasi dan komunikasi khususnya di tempat pedesaan menyerupai telecenter.
19. Pegawai pemerintahan terbantu melaksanakan kiprah dengan kemajuan alat-alat teknologi informasi, menyerupai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil menangkap para koruptor yang merugikan Negara dengan memanfaatkan telepon seluler para koruptor. Telepon seluler koruptor ini disadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga KPK bisa mengetahui perbuatan korupsi para koruptor.
20. Polisi berhasil menangkap para penjahat dengan memakai alat teknologi informasi, yaitu dengan pemasangan kamera CCTV.
21. Pemerintah di negara-negara miskin sanggup menjembatani kesenjangan antara lingkungan global, pegawai pemerintah, dan warga negara mereka. Memiliki saluran ke informasi ini memungkinkan pemerintah untuk meletakkan dasar bagi kebijakan dan membuat janji untuk memperbaiki kondisi. Mampu memperoleh informasi dari luar karenanya membantu dalam perbaikan nasib rakyat mereka.
22. Di negara-negara yang tidak mempunyai saluran internet dan sistem komputerisasi, teknologi informasi niscaya bisa menjadi lebih hemat. Memperkaya kehidupan masyarakat miskin di negara-negara berkembang sanggup dicapai melalui penggunaan teknologi modern menyerupai database perawatan medis, ponsel untuk meningkatkan mata pencaharian, dan komputer untuk mengaktifkan kemampuan warga dalam bersaing untuk pekerjaan online di pasar global. Pemerintah sanggup menjadi lebih akrab dengan rakyatnya melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan membantu untuk membuat hidup mereka lebih baik.
Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Bidang Pemerintahan
Beberapa dampak negatif dari Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bidang pemerintahan, antara lain:
1. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang sanggup merusak system TIK pada e-government. Misalnya perkara pembobolan situs KPU dikala penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.
2. Biaya
Walaupun politik dalam pemerintahan yang memakai informasi dan teknologi sanggup melaksanakan pengeluaran yang lebih sedikit daripada konvensional, namun sebelumnya untuk membuat infrastruktur dan teknisinya akan mempunyai biaya yang sangat mahal.
3. Jangkauan akses. Harus diakui tidak semua orang melek terhadap teknologi. Bagi warga yang berada jauh di pedalaman akan susah untuk mengakses website, blog, atau video streaming wacana politik di Indonesia.
Transparansi.
4. Pada beberapa negara maju, banyak yang mewaspadai berita-berita negara yang diterbitkan oleh negara sendiri. Alasannya lantaran yang menulis isu itu ialah negara dan penerbitnya ialah negara. Kecurigaan akan modifikasi isu sanggup terjadi.
5. Privasi.
Sebuah tubuh politik menyerupai negara memerlukan balasan dari warganya. Jika negara terus meminta informasi maka privasi dari seseorang semakin sulit untuk dijaga. Ini karenanya menjadi dilema, di sisi yang satu data dari masyarakat dihimpun untuk menyebarkan kegiatan negara namun di sisi yang lain negara pun harus menjunjung tinggi hak privasi warganya.
6. Penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan.
7. Terorisme yang semakin merajalela.
8. Kurangnya privacy suatu negara akhir kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat –alat pendeteksi.
9. Seringnya terjadi perkara saling menghujat antar golongan.
10. Mudahnya penyalahgunaan media umum untuk kepentingan politik.
11. Pemerintah bukan pemimpin dalam teknologi. Mereka bereaksi terhadap lingkungan sekitar mereka daripada mencoba untuk menemukan cara-cara gres yang lebih efisien. Akibatnya, lebih mahal untuk mengubah segala sesuatunya sekaligus mengeluarkan sejumlah besar uang tunai untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan kebutuhan training staf. Hal ini juga menyebabkan lebih tidak efisien sebagai sistem gres yang membingungkan dengan situasi yang usang dan kacau.
12. Pemerintah menyimpan informasi rahasia, menyerupai data dari warga negara dan keamanan data negara tertentu. Karena semua informasi menjadi digital dan tersedia bagi siapa saja yang ingin untuk melihatnya, sanggup terjadi pelanggaran keamanan yang tak terelakkan. Dan sementara banyak perusahaan telah mempunyai skandal mengenai informasi pelanggan yang bocor atau hack, pemerintah lebih rentan, lantaran mereka jarang menarik orang yang terbaik dalam TI di lapangan sebagai karyawan. Sekali lagi, mereka cenderung bereaksi sehabis fakta daripada proaktif.
13. Transparansi.
Warga ingin tahu apa pejabat pemerintah dan karyawan lakukan. Dan internet sangat cocok untuk jenis masyarakat. Bisnis semua orang dan kegiatan pribadi tersedia secara online. Dan sementara tren ini mempengaruhi kemampuan individu untuk memperoleh pekerjaan atau masuk ke sekolah yang sangat baik, juga sanggup mempengaruhi pemerintah. Percakapan, tindakan, keputusan dan motif yang sedang dimainkan di internet dalam email, situs jejaring sosial, video dan blog pribadi. Para pejabat pemerintah dan karyawan tidak bisa lagi bersembunyi di selubung rahasia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar